Polres Banggai Mulai Lidik Perusahaan Tambang Tanpa Izin

Polres Banggai Mulai Lidik Perusahaan Tambang Tanpa Izin

Ilustrasi: Istimewa

Transsulawesi.com, Banggai -- Adanya temuan oleh Jaringan Advokasi Tambang Sulawesi Tengah (Jatam Sulteng) terkait enam perusahaan tambang yang beroperasi di Kabupaten Banggai tidak mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), Kepolisian Resort (Polres) Banggai mulai diselidiki.

Pernyataan itu disampaikan oleh Kapolres Banggai AKBP Moch Sholeh SIK. SH. MH kepada Utustoria.com, Rabu (22/5/2019) melalui pesan WhatsApp yang mana saat ini pihaknya mulai menyelidiki enam perusahaan tambang tersebut.

"Kita masih lidik" ujar Kapolres Banggai.

Menurutnya , jika terdapat aktivitas yang merusak hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka Kepolisian tidak segan untuk memprosesnya secara hukum.

"Kalai ada perusakan hutan dan tidak sesuai ketentuan akan di proses,"tandasnya.

Sebelumnya Jatam Sulteng melalui koordinator Kampanye dan Advokasi, Moh. Taufik menyebutkan lewat rilisnya bahwa di Kabupaten Banggai terdapat enam perusahaan tambang yang tidak mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yakni :

1. PT. Anugrah Sumber Bumi dengan nomor IUP SK OP ; 540/518/DIS ESDM_ST /2015. dengan luas konsesi 4.100 Ha berada di kecamatan Toili dan Toili barat, dengan presentasi IUP yang Masuk dalam kawasan Hutan (19.78%)

2. PT Gemilang Mandiri Perkasa dengan Nomor SK: 540/250/DIESDM_G. ST/2015 izin persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Usaha Pertambangan Operasi Produksi dengan luas wilayah Konsesi 4.667 Ha. Berada di Kecamatan Bunta dan Nuhon. Dengan presentasi masuk dalam kawasan hutan ( 70.98%)

3. PT. Anugrah Sumber Bumi dengan Nomor SK:540/516/DIESDM .G_ ST/2015 izin persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi luas wilayah konsesi 4.335 Ha di tanda tangani pada tanggal 02 September 2015. Berada di kecamatan Pagimana dan Bualemo Kabupaten Banggai.

4. PT. Sinar Makmur Cemerlang dengan Nomor SK: 540/519/DI ESDM_G. ST/2015 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dengan luas konsesi 4.677 Ha berada di kecamatan Batui, Batui Selatan, Toili dan Moilong Kabupaten Banggai. Dengan presentasi luas IUP yang masuk dalam kawasan hutan (99,20%)

 

5. PT. Gemilang Mandiri Perkasa dengan Nomor SK: 540/521/DI ESDM_G.ST/2015 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Gemilang Mandiri Perkasa, dengan luas konsesi 4415 Ha di Kecamatan Toilli dan Toili Barat.

6. PT. Bumi Gemilang Perkasa dengan Nomor: 540/517/DI ESDM_G. ST/2015 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bumi Gemilang Perdana. Dengan luas konsesi 3.447 Ha. kecamatan Toili Barat.

Berdsarkan hasil temuan ini Jatam Sulteng meminta kepada Gubernur Sulawesi tengah berdasarkan kewenangannya untuk mencabut ke enam IUP perusahaan, karena jelas melanggar peraturan perundang undangan.

Dan Meminta Gubernur Sulawesi tengah untuk tidak lagi memberikan izin usaha pertambangan di dalam kawasan hutan di Provinsi Sulawesi Tengah.

" Mendesak aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan terhadap ke 6 perusahaan tersebut karena di duga telah melakukan tindak pidana,"pungkas Moh Taufik.

Utustoria

TULIS KOMENTAR

Alamat email anda aman dan tidak akan dipublikasikan.